Permasalahan Kependudukan dan Penanggulangannya

A. KUANTITAS PENDUDUK INDONESIA
Penduduk Indonesia tersebar di berbagai provinsi yang ada
di Indonesia. Jumlah penduduk setiap provinsi berbeda-beda. Bila
kita jumlahkan secara keseluruhan itulah yang disebut dengan
“kuantitas penduduk Indonesia”.
1. Pengertian Penduduk Indonesia
Jika kalian mengunjungi kota-kota besar di Indonesia terutama
di pusat-pusat perdagangan, kalian akan menjumpai berbagai ragam
orang dengan berbagai ras, maupun suku bangsa. Apakah semua
termasuk penduduk Indonesia? Tentu saja tidak, sebab kemungkinan
mereka adalah para wisatawan mancanegara atau orangorang
asing yang sedang berkunjung ke Indonesia. Lalu siapakah
yang dikategorikan sebagai penduduk Indonesia itu?
Penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia
pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan.
2. Sumber Data Penduduk
Untuk mengetahui bagaimanakah keadaan penduduk
berkaitan dengan kuantitas penduduk di suatu negara diperlukan
data yang lengkap dengan melakukan:
a. Sensus penduduk (cacah jiwa), yaitu pencatatan penduduk
di suatu daerah/negara pada kurun waktu tertentu. Sensus penduduk
biasanya dilakukan tiap 10 tahun sekali (setiap dekade).
b. Survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah yang
terbatas dan mengenai hal tertentu.
c. Registrasi penduduk, yaitu pencatatan data penduduk yang
dilakukan secara terus-menerus di kelurahan. Misal: pencatatan
peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian penting yang
mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati.
3. Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk migrasi,
dan pertumbuhan penduduk total.
a. Pertumbuhan penduduk alami (Natural Population Increase),
adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari
selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian.
Hal ini dapat dihitung dengan rumus:
T = L – M
Keterangan
T = jumlah pertumbuhan penduduk per tahun
L = jumlah kelahiran per tahun
M = jumlah kematian per tahun
b. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan
penduduk yang diperoleh dari selisih jumlah migrasi masuk
(imigrasi) dan jumlah migrasi keluar (emigrasi).
Hal ini dapat dihitung dengan rumus:
T = I – E
Keterangan
T = jumlah pertumbuhan penduduk per tahun
I = jumlah migrasi masuk per tahun
E = jumlah migrasi keluar per tahun
c. Pertumbuhan penduduk total (Total Population Growth)
adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah
kelahiran dengan jumlah kematian ditambah dengan selisih
jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi.
Hal ini dapat dihitung dengan rumus:
T = (L – M) + ( I – E)
Keterangan:
T = Pertumbuhan penduduk per tahun
L = Jumlah kelahiran per tahun
M = Jumlah kematian per tahun
I = Jumlah imigran (penduduk yang masuk ke suatu
negara/wilayah untuk menetap) per tahun
E = Jumlah emigran (penduduk yang meninggalkan/
pindah ke wilayah/negara lain) per tahun
4. Migrasi atau Perpindahan Penduduk
Pernahkah kamu memerhatikan fenomena yang terjadi di
Indonesia atau bahkan di sekitarmu sendiri saat menjelang lebaran?
Ya, di Indonesia akan kita jumpai fenomena “Mudik Lebaran”. Di
mana banyak orang yang meninggalkan kota-kota besar untuk
pulang ke kampung halamannya. Mereka meninggalkan
pekerjaannya sejenak di kota besar dan rela melakukan perjalanan
jauh yang menghabiskan banyak biaya guna merayakan lebaran di
kampung halaman bersama keluarganya. Setelah lebaran selesai,
mereka pun akan kembali ke kota di mana dia bekerja (arus balik).
Lalu apa kaitan antara fenomena mudik dengan materi perpindahan
penduduk? Ya, mudik adalah contoh dari migrasi atau perpindahan
penduduk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian materi berikut.
Migrasi atau mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk
dari suatu tempat ke tempat lain.
Adapun pola mobilitas penduduk meliputi:
a. Mobilitas penduduk permanen (migrasi), yang meliputi:
1) Migrasi internasional (migrasi antarnegara) yang
terdiri dari imigrasi, emigrasi, dan remigrasi.
a) Imigrasi adalah masuknya penduduk asing yang
menetap ke dalam sebuah negara.
b) Emigrasi adalah pindahnya penduduk keluar negeri
untuk menetap di sana.
c) Remigrasi adalah pemulangan kembali penduduk asing
ke negara asalnya.
2) Migrasi nasional (migrasi lokal), terdiri dari:
a) Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke
kota.
b) Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau
yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang
penduduknya.
c) Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke
desa untuk menetap di desa.
d) Evakuasi, yaitu perpindahan penduduk untuk
menghindari bahaya.
b. Mobilitas penduduk nonpermanen (sirkuler), yang meliputi:
1) Mobilitas ulang alik atau mobiltas harian, yakni
penduduk yang karena pekerjaannya harus melakukan
perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat bekerjanya di
lain daerah.
2) Mobilitas bermusim, yakni penduduk yang karena
pekerjaan atau keperluannya untuk sementara waktu
menetap di suatu daerah dan dalam jangka waktu tertentu
kembali ke tempat tinggalnya.
5. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk
dengan luas lahan.
Macam-macam kepadatan penduduk antara lain:
a. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara
jumlah penduduk dengan luas tanah yang dapat diolah.
b. Kepadatan penduduk ekonomi adalah perbandingan antara
jumlah penduduk dengan luas wilayah tetapi menurut kapasitas
produksinya.
c. Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan jumlah
penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap km2.

Rumus:
Kepadatan Penduduk Aritmatika:
Jumlah penduduk (jiwa) : Luas seluruh wialyah (km)
d. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara
penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan
luas tanah (daerah) yang dapat diolah untuk pertanian.
Rumus
Kepadatan Penduduk Agraris:
Jumlah penduduk yang bertani (jiwa) : Luas seluruh lahan pertanian (km )

B. KOMPOSISI (SUSUNAN) PENDUDUK
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas
dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Misalnya
pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin,
tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Mengetahui komposisi penduduk
diperlukan untuk merencanakan kegiatan pada masa mendatang.
Adapun komposisi penduduk suatu negara diklasifikasikan menurut:
1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat
dibentuk piramida penduduk, yaitu grafik balok yang dibuat secara
horizontal untuk membandingkan penduduk laki-laki dan perempuan.
Macam-macam bentuk piramida penduduk:
a. Piramida penduduk muda (Expansive)
Bentuk piramida penduduk muda bagian atasnya besar, makin
ke puncak makin sempit, sehingga berbentuk limas. Hal itu
menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh, jumlah
kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian.
b. Piramida penduduk tetap (Stationer)
Bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir
sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal itu menggambarkan
bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah
penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa.
c. Piramida penduduk tua (Constrictive)
Bentuk piramida ini di bagian bawah kecil dan di bagian atas
besar, sehingga berbentuk seperti batu nisan. Hal itu menggambarkan
penurunan angka kelahiran lebih pesat dari angka kematian,
sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan
dengan usia dewasa. Jumlah penduduk mengalami penurunan.
Data tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis
kelamin dapat dipergunakan untuk:
a. Angka beban ketergantungan (dependency ratio)
Angka beban ketergantungan adalah angka yang menyatakan
perbandingan antara banyaknya orang yang termasuk usia tidak
produktif dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif.
Orang yang termasuk golongan usia tidak produktif adalah:
1) antara usia 0 sampai 14 tahun,
2) usia 65 tahun ke atas.
Adapun yang termasuk usia produktif adalah usia antara 15
sampai 64 tahun.
Rumus untuk menghitung angka beban ketergantungan adalah:
Jumlah penduduk usia nonproduktif:
Jumlah penduduk usia nonproduktif  : Jumlah penduduk usia produktif  x 100

Besar kecilnya angka beban ketergantungan memengaruhi
tingkat kesejahteraan penduduk. Makin tinggi angka beban
ketergantungannya, maka makin rendah tingkat kesejahteraan
penduduk, dan sebaliknya.
b. Angka usia harapan hidup (life expectancy)
Angka usia harapan hidup adalah rata-rata usia penduduk
yang diperhitungkan sejak kelahiran.Usia harapan hidup berkaitan
erat dengan angka kematian bayi. Makin tinggi angka kematian
bayi, makin rendah usia harapan hidup, dan sebaliknya. Angka
usia harapan hidup sangat terkait dengan tingkat kesehatan
masyarakat.
c. Rasio jenis kelamin (sex ratio)
Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan
banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan
pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
Rumus menghitung rasio jenis kelamin adalah:
Rasio jenis kelamin:
Jumlah penduduk laki-laki  : Jumlah penduduk perempuan x 100
2. Komposisi (Susunan) Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Komposisi (susunan) penduduk berdasarkan pendidikan
adalah susunan penduduk (pengelompokkan penduduk) didasarkan
pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jenjang pendidikan
menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 sistem
pendidikan nasional terdiri atas pendidikan dasar (SD/MI, SMP/
MTs), pendidikan menengah (SMA/MA), pendidikan tinggi (sekolah
tinggi, universitas)
a. Jenjang pendidikan dasar
Jenjang pendidikan dasar meliputi SD atau MI dan SMP atau
MTs atau bentuk-bentuk jenjang sekolah yang sederajat lainnya.
Pendidikan SD dan MI bertujuan memberi bekal kemampuan
dasar untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP atau MTs.
Adapun pendidikan SMP atau MTs bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan, siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi serta memiliki hubungan interaksi dengan
lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar.
b. Jenjang pendidikan menengah
Jenjang pendidikan menengah meliputi SMA, MA, SMK, atau
sekolah yang sederajat lainnya. Pendidikan menengah bertujuan
memberikan pengajaran yang bersifat teoritis dan praktis serta
mengutamakan perluasan wawasan ilmu pengetahuan dan peningkatan
keterampilan siswa agar dapat mengembangkan potensi diri
atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung bekerja.
c. Pendidikan tinggi
Jenjang pendidikan tinggi meliputi program diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor. Adapun bentuk pendidikan/perguruan
tinggi antara lain akademi, sekolah tinggi, universitas, dan
institut.
Pendidikan di perguruan tinggi terbagi menjadi:
1) Pendidikan akademik, yang diarahkan pada penguasaan,
pengembangan, peningkatan mutu, serta perluasan wawasan
ilmu pengetahuan.
penduduk Indonesia yang
memiliki jenjang pendidikan
SD berdasarkan hasil
penelitian BPS tahun 2000
adalah 27,5% di kota) dan
36,2 (di desa).
Permasalahan Kependudukan dan Penanggulangannya 31
2) Pendidikan profesional, yang diarahkan pada penerapan
keahlian tertentu dan mengutamakan peningkatan kemampuan
penerapan ilmu pengetahuan.
Tabel: Komposisi penduduk desa dan kota berdasarkan jenjang
pendidikannya.
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan didasarkan pada
kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti masyarakat.
Persentase penduduk di negara-negara berkembang, termasuk di
Indonesia yang bekerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan
yang bekerja di bidang-bidang lain. Hal tersebut bertolak belakang
dengan kondisi di negara-negara maju, di mana penduduknya
sebagian besar bekerja di bidang industri dan jasa.
Tabel: Persentase komposisi penduduk desa dan kota
berdasarkan pekerjaannya.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2000
1. Tidak sekolah 5,3 13,0
2. Belum tamat SD 16,9 30
3. SD 27,5 36,2
4. SMP 19,2 12,3
5. SMP+ 50,4 21,0
6. Sekolah menengah 52,2 7,7
7. Diploma I/II 0,9 0,4
8. Diploma III/sarjana muda 1,6 0,2
9. Diploma IV/S1/S2/S3 3,4 0,4
No. Jenjang Pendidikan Kota (%) Desa (%)
Pertanian 11,3 19,5
Industri 66,4 10
Jasa 45,3 13,5
Jenis Pendidikan Kota (%) Desa (%)

C. PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA
1. Permasalahan Kependudukan Berkaitan dengan Kuantitas dan Kualitas Penduduk
Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta
tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang tinggi
mengakibatkan muculnya berbagai permasalahan-permasalahan
kependudukan.
a. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan materiil dasar berdasarkan standar tertentu.
Adapun standar ini lebih dikenal dengan garis kemiskinan, yaitu
tingkat pengeluaran atas kebutuhan pokok yang meliputi sandang,
pangan, papan secara layak.
Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia
mencanangkan Inpres Desa Tertinggal. Program ini
dilakukan dengan melalui dua tahap. Pertama pemerintah
menentukan desa-desa yang memiliki pemusatan penduduk miskin
yang tinggi, yang disebut desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal
mencapai sepertiga dari jumlah seluruh desa di Indonesia. Kedua,
pemerintah menghimpun penduduk-penduduk di desa tertinggal ke
dalam suatu wadah di bawah naungan lembaga kesejahteraan desa,
misalnya KUD, kelompok tani, dan sebagainya. Kemudian pemerintah
memberikan anggaran bagi tiap desa tertinggal yang dapat
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di sana untuk memulai usaha
yang dapat berjalan, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tepat.
Upaya yang berbeda juga dapat diterapkan untuk menanggulangi
kemiskinan, di antaranya:
1) Meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki
penduduk miskin
Misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan
pertanian yang sempit dengan intensifikasi pertanian, memberikan
bekal keterampilan untuk mengolah barang-barang
bekas di sekitarnya, misalnya kaleng bekas, besi bekas, plastik
bekas, membimbing penduduk untuk jeli memerhatikan dan
memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya, seperti penduduk
yang tinggal di daerah rawa memanfaatkan enceng gondok
untuk bahan kerajinan, penduduk di daerah gunung memanfaatkan
bunga pinus sebagai kerajinan, dan lain-lain.
2) Memberikan program penyuluhan dan pembekalan
keterampilan
Pemerintah hendaknya intensif terjun ke masyarakat
untuk memberikan pengajaran dan pelatihan keterampilan bagi
penduduk miskin agar dapat menghasilkan sesuatu guna
menunjang pendapatannya. Pemerintah mencarikan bapak
asuh terutama para pengusaha-pengusaha untuk menggandeng
masyarakat dalam mengembangkan usaha.
3) Menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produksi
penduduk
Pasar merupakan fasilitas penting dalam menunjang
pendapatan penduduk. Selain sebagai tempat memasarkan hasil
produksi masyarakat, keberadaan pasar juga bisa memotivasi
masyarakat untuk lebih produktif lagi. Karena masyarakat tidak
perlu kawatir lagi akan mengalami kesulitan memasarkan hasil
produksinya.
b. Kesehatan
Kualitas penduduk yang diuraikan sebelumnya yang
berpengaruh terhadap kemiskinan, ternyata juga berpengaruh pada
kesehatan penduduk. Kemiskinan akan berdampak pada kesehatan.
Penduduk miskin cenderung memiliki pola hidup kurang bersih dan
tidak sehat. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan mengharuskan
penduduk miskin bekerja keras melebihi standar kerja penduduk
yang lebih mampu, sehingga mengesampingkan aspek kesehatannya.
Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara
layak berdampak pada kesehatan mereka. Ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan pangan secara sehat dan bergizi berdampak
pada rendahnya gizi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan
perumahan mengharuskan mereka tinggal di kolong jembatan,
bantaran sungai, atau rumah seadanya, sehingga kebutuhan akan
sanitasi air bersih juga tidak terpenuhi. Ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan pakaian secara layak berdampak pada
kesehatan kulit dan organ-organ tubuh lainnya.
Dampak dari tingkat kesehatan penduduk yang rendah
tersebut adalah tingginya angka kematian (terutama bayi dan ibu).
Untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut dapat
dilakukan dengan:
1) Peningkatan gizi masyarakat
Hal ini dapat dilakukan dengan memberi makanan
tambahan yang bergizi terutama bagi anak-anak. Program ini
meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
luas, dioperasikan mobilmobil
puskesmas keliling.
dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan posyandu dan
kegiatan PKK.
2) Pelaksanaan imunisasi
Berdasarkan prinsip pencegahan lebih baik dari
pengobatan, program imunisasi bertujuan melindungi tiap anak
dari penyakit umum. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui
PIN (Pekan Imunisasi Nasional).
3) Penambahan fasilitas kesehatan
Fasilitas kesehatan harus mampu menampung dan
menjangkau masyarakat di daerah-daerah tertinggal. Penambahan
fasilitas kesehatan ini meliputi rumah sakit, puskesmas,
puskesmas pembantu, polindes (pondok bersalin desa),
posyandu. Penambahan fasilitas ini dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti
imunisasi, KB, pengobatan, dan lain-lain. Dengan demikian
dapat mengurangi tingginya angka kematian bayi, dan
meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.
4) Penyediaan pelayanan kesehatan gratis
Pemerintah menyediakan pelayanan gratis bagi penduduk
miskin dalam bentuk Askeskin (asuransi kesehatan masyarakat
miskin) dan kartu sehat yang dapat digunakan untuk
memperoleh layanan kesehatan secara murah, atau bahkan
gratis di rumah sakit pemerintah atau puskesmas.
5) Pengadaan obat generik
Pemerintah harus mengembangkan pengadaan obat
murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat bawah.
Penyediaan obat murah ini dapat berupa obat generik.
6) Penambahan jumlah tenaga medis
Agar pelayanan kesehatan dapat mencakup seluruh
lapisan masyarakat dan mencakup seluruh wilayah Indonesia
diperlukan penambahan jumlah tenaga medis, seperti dokter,
bidan, perawat. Tenaga medis tersebut juga harus memiliki
dedikasi tinggi untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil
serta berdedikasi tinggi melayani masyarakat miskin.
7) Melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihandan pola hidup sehat
Penyuluhan semacam ini juga bisa melibatkan lembagalembaga
lain di luar lembaga kesehatan, seperti sekolah,
organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat. Jika
kesadaran akan arti pentingnya pola hidup sehat sudah tertanam
dengan baik, maka masyarakat akan dengan sendirinya
terhindar dari berbagai penyakit.
c. Pengangguran
Rendahnya tingkat kesehatan penduduk dan tingginya angka
kekurangan gizi masyarakat, secara umum dapat berdampak pada
rendahnya daya pikir dan kemampuan kerja penduduk. Oleh sebab
itulah pada sebagian besar negara-negara berkembang dan negaranegara
miskin, kualitas SDM-nya masih rendah, baik dalam pengetahuan
maupun keterampilan. Hal itulah yang menjadi salah satu
penyebab tingginya angka pengangguran. Karena pada umumnya
penduduk-penduduk tersebut sulit tertampung di dunia kerja.
Di samping itu, penyebab tingginya angka pengangguran
adalah rendahnya kualitas pendidikan penduduk dan tingginya
kuantitas penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi
dengan pertumbuhan lapangan kerja, menyebabkan tingkat
persaingan tinggi dan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun.
Untuk menanggulangi masalah pengangguran diperlukan dua
usaha penanggulangan, yakni usaha perbaikan kualitas SDM dan
penciptaan lapangan kerja. Adapun usaha-usaha tersebut, antara
lain:
1) Peningkatan keterampilan kerja masyarakat
Program ini dapat dilakukan melalui pendidikan keterampilan
singkat maupun berjangka di Balai Latihan Kerja
(BLK).
2) Pembentukan Tenaga Kerja Muda Mandiri Profesional
(TKMMP)
Program ini bertujuan mencari anak-anak muda
berpotensi di masing-masing daerah untuk kemudian dibimbing,
dibina, dan dibentuk menjadi seorang yang mandiri dan
profesional. Dari program ini diharapkan akan muncul tenagatenaga
kerja muda yang mampu membuka usaha-usaha sendiri
sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
3) Pelaksanaan padat karya
Padat karya adalah usaha yang lebih mengedepankan
penggunaan dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah banyak
dibandingkan dengan modalnya.
4) Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif
Hal ini terkait dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan
politik. Jika stabilitas di masing-masing aspek tersebut kondusif,
maka akan banyak orang termotivasi untuk membuka usaha.
Bahkan akan memancing investor asing untuk berinvestasi dan
membuka usaha di Indonesia. Dengan demikian akan dapat
menambah lapangan pekerjaan baru.
2. Permasalahan Kependudukan Berkaitan dengan
Mobilitas Penduduk
Berbagai jenis migrasi yang terjadi membawa dampak yang
berbeda-beda bagi masyarakat asal maupun masyarakat tujuan.
a. Migrasi internasional
1) Dampak negatif adanya imigrasi dan cara penanggulangannya
a) Masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai
Makin banyak orang asing yang masuk ke Indonesia
berarti makin banyak pula budaya yang masuk. Karena
orang-orang asing tersebut juga membawa budaya negara
asalnya yang sudah melekat. Banyak budaya asing yang tidak
sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia. Hal tersebut
lambat laun dapat merusak budaya bangsa Indonesia.
Contohnya adalah sikap konsumtif dan pergaulan bebas. Untuk
mengatasi dampak negatif tersebut, kita harus menjaga budaya
bangsa agar tidak terpengaruh dengan budaya luar. Di samping
itu penduduk juga harus bersikap selektif dan mempertebal
keimanan dan ketakwaan sehingga terhindar dari budayabudaya
yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya
bangsa. Pemerintah juga dapat berperan dengan menciptakan
iklim kondusif bagi berkembangnya budaya-budaya daerah dan
nasional, seperti dengan menetapkan undang-undang dan
kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pelestarian nilai
dan budaya bangsa.
b) Masuknya orang-orang asing yang bermasalah
Imigran-imigran yang masuk ke Indonesia tidak semuanya
berniat baik. Ada kalanya beberapa di antara imigran tersebut
mempunyai tujuan yang tidak baik, seperti mengedarkan
narkoba, menjual barang-barang ilegal, melarikan diri dari jeratan
hukum di negaranya (buronan), untuk melakukan kegiatan memata-
matai, dan lain-lain. Hal tersebut sangatlah mengganggu
bagi kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan ketahanan
nasional yang tinggi dengan melibatkan semua elemen bangsa.
TNI dan Polri perlu meningkatkan kewaspadaan penjagaan
terutama di daerah-daerah perbatasan dan melakukan
pemeriksaan rutin dan disiplin terhadap imigran (WNA).
Permasalahan Kependudukan dan Penanggulangannya 37
Pemerintah melalui petugas keimigrasian dan bea cukai
menerapkan aturan yang ketat dan disiplin dalam membuat
ijin, memeriksa, dan menindak imigran beserta barang-barang
yang masuk ke Indonesia.
Masyarakat dapat bertindak proaktif dengan melaporkan
ke pihak yang berwajib jika melihat kejanggalan-kejanggalan
yang berkaitan dengan imigran (WNA).
2) Dampak negatif adanya emigrasi dan cara penanggulangannya
a) Keengganan orang-orang Indonesia di luar negeri untuk kembali ke Indonesia
Banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri
enggan untuk kembali ke Indonesia. Mereka beralasan bahwa
upah pekerja di luar negeri lebih tinggi bila dibandingkan dengan
di Indonesia. Selain itu, juga suasana dan kehidupan di luar
negeri dianggap lebih kondusif.
Keengganan para pekerja tersebut terutama tenaga ahli
untuk kembali ke Indonesia dapat mengurangi tenaga ahli di
Indonesia.
Usaha untuk menanggulangi hal tersebut dapat dilakukan
dengan memperkokoh rasa nasionalisme. Juga dapat dilakukan
dengan menciptakan iklim dalam negeri yang kondusif,
terutama dalam dunia industri dan investasi, sehingga memicu
membaik dan meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat.
b) Rusaknya citra Indonesia di mata negara lain
Rusaknya citra Indonesia di mata negara lain disebabkan
oleh ulah orang-orang Indonesia di negara lain yang tidak
bertanggung jawab, seperti melakukan tindak kejahatan di
negara lain, buron yang lari ke negara lain, dan lain-lain.
Untuk menanggulangi masalah tersebut dapat dilakukan
oleh pemerintah melalui pihak keimigrasian untuk lebih
memperketat perijinan pengajuan paspor/visa ke negara lain.
Pemerintah juga bisa menjalin kerja sama secara baik dengan
aparat-aparat yang berwenang negara lain ataupun membuat
kebijakan-kebijakan dan perjanjian-perjanjian dengan negara
lain, misalnya perjanjian ekstradisi dan lain-lain.
b. Migrasi nasional
Migrasi nasional antara lain transmigrasi dan urbanisasi.
1) Dampak negatif adanya transmigrasi dan cara penanggulangannya
a) Memerlukan banyak biaya
Program transmigrasi terutama yang bukan swakarsa
memerlukan banyak biaya. Biaya-biaya tersebut untuk
pemberangkatan sejumlah transmigran dan pembukaan lahan
baru. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah dapat
memprioritaskan transmigrasi swakarsa, sehingga biaya
ditanggung oleh transmigran sendiri. Adapun pemerintah hanya
sebatas menyediakan lahan baru saja. Namun untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat agar melakukan transmigrasi
swakarsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu
pemerintah harus senantiasa memberikan penyuluhanpenyuluhan
pada masyarakat.
b) Sering timbulnya konflik antarmasyarakat
Masyarakat setempat, khususnya masyarakat tujuan
transmigrasi yang berada di pedalaman sangat sulit menerima
pendatang baru, apalagi mereka menganggap bahwa transmigran
mengambil lahan garapan mereka. Hal tersebut sering
memicu kecemburuan antara masyarakat setempat terhadap
para transmigran, bahkan di antara mereka sering terjadi konflik.
Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu dilakukan
penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat setempat di
daerah tujuan transmigrasi. Di samping itu, juga diberikan
bantuan berupa fasilitas-fasilitas yang serupa yang diberikan
pada para transmigran sehingga dapat meminimalisir kecemburuan
sosial. Pemerintah juga bisa mengadakan forum bersama
yang mempertemukan antara masyarakat setempat dan
para transmigran, sehingga lebih mempererat hubungan di
antara mereka.
2) Dampak urbanisasi dan upaya penanggulangannya
Urbanisasi yang terus menerus berlangsung dapat meningkatkan
jumlah penduduk di kota dengan cepat. Di sisi lain jumlah
penduduk di desa makin berkurang. Hal ini menyebabkan
ketimpangan pembangunan dan ketimpangan sosial antara desa
dengan kota.
Permasalahan Kependudukan dan Penanggulangannya 39
a) Dampak negatif urbanisasi bagi kota
􀁸 Meningkatnya jumlah pengangguran
Urbanisasi mengakibatkan, persaingan kerja makin tinggi
dan kesempatan kerja makin kecil, sehingga orang sulit mencari
pekerjaan.
􀁸 Meningkatnya angka kriminalitas
Kebutuhan hidup di kota sangatlah kompleks, namun usaha
pemenuhannya kian sulit. Hal itulah yang membutakan mata
sebagian orang, sehingga nekat menghalalkan segala cara demi
memenuhi kebutuhan, seperti merampok, menipu, mencuri,
korupsi, dan lain-lain.
􀁸 Munculnya slum area (daerah kumuh)
Dengan adanya urbanisasi menjadikan lahan pemukiman
makin sempit. Jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding
dengan jumlah penduduknya, sehingga sulit untuk mencari lahan
untuk mendirikan rumah. Meskipun ada, lahan tersebut harganya
sangat mahal, karena banyak orang yang menginginkannya.
Mahalnya harga tanah tersebut menjadikan masyarakat
tidak mampu membeli. Akhirnya mereka lebih memilih tinggal
di kolong jembatan, bantaran sungai, membuat rumah kardus,
bahkan ada yang tinggal di daerah pemakaman.
b) Dampak negatif bagi desa
Urbanisasi ternyata membawa pengaruh yang besar bagi
masyarakat di desa. Pembangunan dan dinamisasi desa menjadi
menurun. Hal tersebut disebabkan karena:
􀁸 Tenaga terampil di desa berkurang karena berpindah ke
kota.
􀁸 Penduduk desa yang bersekolah di kota umumnya enggan
kembali ke desa.
􀁸 Tenaga yang tertinggal di desa, umumnya orang-orang tua
yang sudah tidak terampil dan produktif lagi.

Untuk menanggulangi atau bahkan mencegah munculnya
dampak-dampak negatif urbanisasi tersebut, perlu diupayakan
untuk menekan dan memperkecil laju urbanisasi. Upaya
tersebut dapat dilakukan dengan:
􀁸 Pemerataan pembangunan industri sampai ke desa-desa.
􀁸 Pembangunan infrastruktur jalan ke desa-desa, sehingga
memperlancar hubungan desa dengan kota.
􀁸 Mengoptimalkan usaha pertanian, sehingga tingkat pendapatan
masyarakat desa.
􀁸 Pembangunan fasilitas umum di desa, seperti listrik, puskesmas,
sekolah, pasar, dan lain-lain.

==================================================

Serasi

(Serba-serbi Sosial)

Sensus di Indonesia

pertama kali dilaksanakan

pada masa pemerintahan

Thomas

Stanford Raffles pada

tahun 1815. Kemudian

sensus pertama setelah

Indonesia merdeka

dilaksanakan pada

31 Oktober 1961 dan

diperingati sebagai hari

sensus Indonesia.